Menkeu Purbaya: Stabilitas Fiskal dan Keuangan Nasional Terjaga Sepanjang 2025
JAKARTA, 28 JANUARI 2026 — Pemerintah memastikan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia tetap stabil sepanjang 2025, meski perekonomian global dibayangi ketidakpastian akibat tensi geopolitik dan dinamika pasar keuangan internasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pertama tahun 2026 yang digelar pada Jumat (23/1/2026). Menurutnya, stabilitas ekonomi nasional terjaga berkat koordinasi dan sinergi kebijakan yang kuat antarotoritas.
“Memasuki Januari 2026, volatilitas pasar keuangan global memang sempat meningkat, terutama dipicu ketegangan perdagangan dan geopolitik. Karena itu, KSSK terus melakukan pemantauan dan asesmen forward looking secara menyeluruh,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta, Senin (27/1/2026).
Menkeu menjelaskan, perekonomian global pada akhir 2025 masih menghadapi tekanan, terutama akibat eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, serta pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat yang lebih agresif.
Pada triwulan IV/2025, The Federal Reserve memangkas Fed Funds Rate sebesar 50 basis poin ke kisaran 3,50–3,75 persen, seiring perlambatan ekonomi dan melemahnya pasar tenaga kerja AS.
Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) justru merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Januari 2026, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 3,3 persen pada 2025 dan 2026, lebih tinggi dibandingkan proyeksi Oktober 2025.
Di tengah dinamika tersebut, Menkeu menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV/2025 diperkirakan lebih kuat, didorong meningkatnya permintaan domestik, membaiknya kepercayaan pelaku usaha, serta dukungan stimulus fiskal dan moneter.
“Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan berada di kisaran 5,2 persen. Pada 2026, pertumbuhan diproyeksikan meningkat menjadi 5,4 persen, sejalan dengan penguatan permintaan domestik dan sinergi kebijakan pemerintah bersama otoritas KSSK,” jelasnya.
Menkeu juga menyoroti peran APBN sebagai shock absorber di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas. Hingga akhir 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp3.491,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu APBN, yang difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, serta mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, pendapatan negara tercatat Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target. Defisit APBN berada pada level Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih dalam batas aman dan terkelola secara kredibel.
“Pengelolaan APBN terus dilakukan secara berkelanjutan dan hati-hati, serta diperkuat melalui sinergi kebijakan bersama Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” pungkas Menkeu.