Purbaya Bahasa Aduan Apoteker hingga Pertamina di Sidang Debottlenecking
JAKARTA, 7 FEBRUARI 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin langsung sidang aduan melalui kanal debottlenecking bersama Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), Jumat (6/2/2026).
Sidang ini menjadi forum penyelesaian berbagai hambatan perizinan dan regulasi yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari apoteker independen skala UMKM hingga badan usaha energi nasional.
Agenda pertama sidang membahas aduan Gerakan Apoteker Pemilik Apotek Independen (GAPAI) yang mewakili apoteker UMKM. GAPAI menyoroti rumitnya pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Perizinan Bangunan Gedung (PBG), serta izin apotek yang dinilai memberatkan dan memakan waktu lama.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait menyepakati sejumlah langkah konkret untuk mempermudah usaha apotek skala kecil.
Kesepakatan meliputi penambahan fitur pemutakhiran data pada sistem perizinan guna memudahkan perpanjangan izin, serta penetapan standar biaya dan batas waktu penyelesaian SLF yang lebih pasti, transparan, dan ramah bagi UMKM.
Sidang kemudian berlanjut dengan pembahasan masukan dari PT Pertamina Patra Niaga terkait penyempurnaan tata kelola perizinan berusaha guna mendukung implementasi program bioetanol.
Kementerian dan lembaga terkait sepakat melakukan penyesuaian regulasi yang diperlukan agar program strategis tersebut dapat berjalan lebih optimal.
Langkah ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong swasembada energi, memperkuat ekonomi hijau, serta mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara, Satya Bhakti Parikesit, melaporkan bahwa hingga 6 Februari 2026, Satgas P2SP telah menerima 76 laporan melalui kanal aduan debottlenecking.
Dari jumlah tersebut, 60 laporan masih dalam proses penanganan, empat laporan telah diselesaikan, dan 12 laporan dikembalikan kepada pelapor untuk perbaikan.
Melalui mekanisme debottlenecking, pemerintah menegaskan komitmennya memperbaiki iklim investasi dan mempercepat penyelesaian hambatan struktural yang dihadapi dunia usaha.
Dengan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, berbagai kendala perizinan diharapkan dapat ditangani lebih efektif guna mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian nasional.