USDP Dukungan Militer Pimpin Hasil Awal Pemilu Myanmar di Tengah Kontroversi
Naypyidaw, Sabtu 03 Januari 2026- Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung oleh militer Myanmar dilaporkan memimpin perolehan suara setelah fase pertama pemilihan umum yang penuh kontroversi
baca juga: Junta Militer Klaim Kembalinya Demokrasi, Pemilu di Myanmar Sepi Pemilih
Ini merupakan pemungutan suara pertama yang digelar sejak kudeta militer tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil. Berdasarkan hasil parsial yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum pada 2 Januari, USDP mendominasi perolehan kursi di tengah partisipasi pemilih yang rendah
Junta militer mengeklaim bahwa pemilu tiga tahap ini bertujuan untuk membawa stabilitas politik ke negara tersebut, meskipun Myanmar masih terperosok dalam konflik sipil dan pemberontakan nasional
Hasil yang dipublikasikan menunjukkan bahwa USDP memenangkan 38 dari 40 kursi di Pyithu Hluttaw, atau Majelis Rendah, dari total hasil yang telah dihitung sejauh ini
Partai Demokrasi Nasionalitas Shan dan Partai Persatuan Mon masing-masing memperoleh satu kursi. Di tingkat regional, USDP juga memenangkan 14 dari 15 kursi majelis negara bagian yang dihitung dalam sistem mayoritas sederhana, sementara Partai Pembangunan Nasional Akha hanya memperoleh satu kursi. Untuk Majelis Tinggi, baru satu kursi yang diumumkan dan dimenangkan oleh Partai Nasional Wa
Meskipun junta mengatakan 52 persen pemilih telah memberikan suara pada fase pertama, organisasi International Foundation for Electoral Systems mencatat angka ini masih di bawah partisipasi sekitar 70 persen pada pemilihan tahun 2020 dan 2015
Pemilu ini juga dikritik tajam oleh PBB, negara Barat, dan kelompok hak asasi manusia karena partai oposisi seperti Liga Nasional untuk Demokrasi telah dibubarkan dan pemimpinnya, Aung San Suu Kyi, masih ditahan.
Dua putaran pemungutan suara lagi dijadwalkan pada 11 dan 25 Januari yang akan mencakup 265 dari 330 kota di Myanmar
Para analis berpendapat bahwa upaya junta untuk membentuk pemerintahan melalui pemilu ini penuh dengan risiko dan kemungkinan besar tidak akan mendapatkan pengakuan internasional secara luas karena dilakukan di tengah situasi perang saudara yang belum usai
sumber: Reuters via The Straits Times